Sabtu, 19 April 2014

Home » » PPP Kubu Romi Jajaki Koalisi Partai Islam

PPP Kubu Romi Jajaki Koalisi Partai Islam

Sebagai parpol yang berbasis Islam PPP berkewajiban menyerap aspirasi dan wacana terbentuknya parpol Islam, seharusnya PPP dapat memperjuangkan wacana ini


 
PPP Kubu Romi | (FOTO: Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Mafaza-Online.Com | NASIONAL - Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menyambut baik terbentuknya koalisi partai Islam yang digagas Amien Rais. Menurut dia, koalisi Islam bisa saja terjadi dengan perolehan suara partai Islam yang terbilang cukup signifikan.

"Membangun komunikasi koalisi adalah tugas elit partai. Saya hadir dalam forum koalisi partai Islam adalah dalam rangka menjajaki aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan ormas dan tokoh-tokoh Islam di Indonesia," ujar Emron di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (19/4).

Menurut dia, sebagai parpol yang berbasis Islam pihaknya merasa berkewajiban untuk menyerap aspirasi dan wacana terbentuknya parpol Islam. Dia menilai, seharusnya PPP dapat memperjuangkan wacana ini.


"Sebagai parpol yang menyerap aspirasi umat Islam, kami merasa terhormat menyerap aspirasi itu. Dan semestinya dapat memperjuangkan aspirasi itu. PPP itu kan hadir didirikan ulama sebagai alat perjuangan umat Islam," tegas dia.

Namun di lain pihak, PPP kubu Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) lebih berfikir realistis dan memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Bahkan Suryadharma memutuskan koalisi tanpa melibatkan elit partai lain seperti Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi), dan dua wakil ketua umumnya, Emron Pangkapi serta Suharso Monoarfa.

Akibatnya, internal PPP pun terbagi dua kubu. Kubu yang berlawanan dengan SDA dipimpin oleh Romi, menyatakan bahwa koalisi dengan Gerindra tidak sah. Bahkan rotasi yang dilakukan SDA pun ditentang oleh kubu Romi yang menyebut Surat Keputusan (SK) pemberhentian itu batal demi hukum.

Kisruh Internal

Kisruh internal PPP memuncak kemarin (17/4) dengan dipecatnya beberapa fungsionaris partai seperti, Suharso Monoarfa sebagai Wakil Ketua Umum PPP dan empat pengurus yang menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yakni; Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa Noer dan Ketua DPW PPP Sulawesi Amir Uskara.

Saat dikonfirmasi, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menegaskan pemecatan dilakukan untuk kepentingan organisasi. "Untuk kepentingan organisasi. Yang memicu ya macam-macam," ujar pria yang akrab disapa SDA ini saat menghadiri sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/4).

Soal pernyataan sekjen PPP yang menyebut surat pemecatan tidak sah karena tidak ditandatangani sekjen dibantahnya mentah-mentah. Menurutnya, sebagai mandataris partai, ketum memiliki hak untuk mengeluarkan surat yang diperlukan demi kepentingan partai.

"Saya berharap masing-masing tahu posisinya. Ketum itu tidak sejajar dengan sekjen, ketua umum tidak sejajar dengan wakil ketua umum. Ketua umum itu mandataris," tegasnya.




Silakan klik:  

Share this article :

Posting Komentar