Minggu, 20 April 2014

Home » » Fahri Hamzah: Jokowi Bisa Gagal Jadi Capres

Fahri Hamzah: Jokowi Bisa Gagal Jadi Capres

PDI-P dan Jokowi akan sulit menyolidkan roda pemerintahan jika nantinya mendapat kesempatan berkuasa dengan sikap politik yang kaku, karena kekuatan merata 

  

Mafaza-Online.Com | NASIONAL - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, pencalonan Joko Widodo sebagai presiden RI bisa saja gagal bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membatasi koalisi dengan banyak partai. Menurut Fahri, koalisi ramping dianggap tidak efektif dan berisiko.

Fahri mengatakan, kekuatan semua partai saat ini cukup merata. Setidaknya berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) dalam pemilu legislatif, semua partai politik wajib berkoalisi menghadapi pilpres agar dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu karena tidak ada partai yang mendapatkan 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

"PDI-P jangan sembarangan. Bagaimana kalau di detik-detik akhir Nasdem enggak mau? Bisa enggak jadi Jokowi capres," kata Fahri saat dijumpai di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014) malam.

Pernyataan anggota Komisi III DPR itu terkait wacana PDI-P yang ingin membangun koalisi ramping dan tak ingin terjebak dalam koalisi transaksional. Sampai saat ini, baru Partai Nasdem yang memberi sinyal kuat akan berkoalisi dengan PDI-P.

Fahri juga memberikan kritik untuk Jokowi. Ia menilai bakal calon presiden dari PDI-P itu tak mengerti sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Fahri yakin, PDI-P dan Jokowi akan sulit menyolidkan roda pemerintahan jika nantinya mendapat kesempatan berkuasa dengan sikap politik yang kaku.

"Dia (Jokowi) enggak ngerti multipartai, enak saja enggak mau bagi-bagi kekuasaan. Bukan soal bagi-bagi kekuasaan, sekarang ini kekuatan partai merata, lebih dahsyat, mengelola DPR akan lebih sulit," ujarnya.

Hingga saat ini, PDI-P tetap bersikukuh mempertahankan keinginan untuk membentuk koalisi yang baik dan bersih. Salah satu penentunya adalah dengan tidak berkoalisi secara besar-besaran dan tak terjebak dalam praktik transaksional dan bagi-bagi jabatan.

Partai berlambang banteng itu juga mematok aturan ketat dalam menentukan peta koalisi. Sampai saat ini belum ada partai yang tegas akan berkoalisi dengan PDI-P, kecuali Partai Nasdem yang sudah memberikan sinyal akan merapat.

KOMPAS.com 




Silakan klik: 
 

Share this article :

Poskan Komentar