Minggu, 05 Januari 2014

Home » » KPK akan Periksa Dua Petinggi Golkar

KPK akan Periksa Dua Petinggi Golkar

Ketua KPK Abraham Samad menghadiri acara Soengeng Sarjadi Awards di Jakarta, (19/9). ANTARA/Dhoni Setiawan
Samad: Demokrat Saja Bisa Ditangani, Apalagi Golkar

Mafaza-Online.Com| JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan akan memeriksa Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham dan Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Keduanya sebagai saksi untuk tersangka kasus suap dalam penanganan sengketa pilkada, Akil Mochtar pada Selasa (31/12).

Ketua KPK, Abraham Samad memastikan tidak akan takut untuk 'menggarap' Partai Golkar.

"Masak Golkar mau ditakutin, kan bukan partai berkuasa. Partai berkuasa (Demokrat) saja, KPK bisa tangani," kata Samad yang ditemui usai jumpa pers 'Catatan Akhir Tahun 2013' di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/12).

Samad menambahkan KPK bekerja dalam menangani kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan hukum. Menurutnya KPK tidak tebang pilih dan tidak bekerja berdasarkan ketakutan-ketakutan pada kelompok-kelompok politik tertentu.

Ia mengakui adanya pemanggilan terhadap dua petinggi partai berlambang pohon Beringin ini pada Selasa (31/12) ini.  Alasan pemanggilan dua politisi ini karena diduga mereka akan dilakukan klarifikasi dan ada yang ingin penyidik dalami dalam pemeriksaan nanti terkait kasus yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
 

Diberitakan sebelumnya, KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Kamis (2/1/2014). Anas dijadwalkan akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait aliran dana dari proyek Hambalang pada Selasa (7/1/2014) pekan depan.

Pengacara Anas, Patra M Zen, membenarkan bahwa kliennya telah menerima panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dia mengatakan, sebagai warga negara yang taat hukum, Anas akan memenuhi panggilan tersebut. Terkait kemungkinan Anas akan ditahan seusai diperiksa, Patra mengatakan, sebaiknya KPK melihat aturan penahanan tersangka dalam KUHAP.

Kliennya, lanjut Patra, tak memenuhi syarat untuk ditahan. Panggilan pemeriksaan terhadap Anas sebagai tersangka proyek Hambalang ini untuk yang pertama kalinya. Dia beberapa kali dipanggil KPK, tetapi statusnya masih sebatas saksi. (Kompas, Republika)




Silakan di Klik

┈̥-̶̯͡♈̷̴✽̶♡̨̐M-STORE LengkapiKebutuhanAnda✽̶♈̷̴┈̥-̶̯͡
Share this article :

Posting Komentar