Jumat, 01 November 2013

Home » » MOGOK NASIONAL Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh

MOGOK NASIONAL Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh

Mogok Nasional Bekasi Sejumlah buruh dari berbagai aliansi buruh bekasi melakukan unjuk rasa di depan kantor walikota Bekasi, Jawa Barat, Kamis, (31/10). Dalam aksinya ribuan buruh menuntut kenaikan upah sebesar 50 persen dan menghapus sistem kerjaalih daya (outsourching). | (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)
Mafaza-Online.Com | JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, mogok nasional 31 Oktober-1 November sudah bisa dipastikan dilaksanakan di 20 provinsi dan 150 kabupaten kota.

Hampir 40 lebih kawasan industri akan lumpuh total seperti di Jakarta (Pulo Gadung, Sunter, KBN Cakung, Tg.priok), 7 kawasan industri Bekasi, 3 Kawasan industri Karawang, 3 kasawan industri Purwakarta, daerah padat industri di Tanggerang (Jatake, Cikupa, Balaraja, tangerang selatan), Serang (Cilegon), Subang, Bandung, Cimahi, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Karimun, Makasar, Bitung, Gorontalo, Samarinda, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Purbolinggo, Pekalongan, Cilacap, Demak, Semarang, Yogyakarta, dan kota-kota Industri lainnya.

Menurutnya, memang tidak semua elit pimpinan serikat buruh di tingkat nasional terlibat. Tetapi di daerah dalam betuk aliansi-aliansi serikat buruh daerah mereka ikut bergabung dalam mogok nasional seperti (SPN, FSP-Lem, KSPSI, FSP-Pewarta KSPSI, FSP-Farkes, KSPSI,FSPMI, Aspek,FSP-Kep, FSP- Farkes, FSP-Isi, FSPPPMI, FSP-Par, FSP- Kahutindo DKI, FBLP, GSBI, SBTPI, Sekber Buruh, KSPSI Bandung Raya, KSN, KSPI,SBSI, SBSI 92,Kasbi Progresif, FSBI, FSBPT ,OPSI,SPIN, FKI  KSPSI, dll).

Iqbal memastikan, eskalasi mogok nasional tahun ini  lebih besar dari mogok nasional tahun lalu baik dari sebaran jumlah kabupaten kota maupun peserta aksi yang terlibat. Karena itu buruh  meminta pemerintah dan pengusaha memperhatikan secara sungguh-sungguh tuntutan perjuangan buruh.

Dia juga meminta agar pihak kepolisian mengamankan pelaksanaan mogok nasional sesuai dengan tugas dan fungsi polisi. Menurut UU no 21 tahun 2000 tentang SP/SB,  bahwa  serikat buruh berhak mengorganoisir pemogokan dan sesuai UU no 9 tahun 1998 untuk menyampaikan pendapat di muka umum (aksi unjuk rasa secara nasional) maka, serikat pekerja cukup memberitahu saja pada pihak kepolisian.
Semua serikat pekerja yang menyatakan akan ikut dalam mogok nasional tersebut sudah memberitahu sesuai UU kepada pihak kepolisian tidak perlu meminta izin cukup memberitahu ke Mabes Polri, Polda, Polres.  Jadi mogok nasional besok dan lusa adalah legal dan sah.

“Saya tegaskan, mogok nasional adalah damai, tertib dan tidak anarkis. kami akan berjuang secara militan bukan anarkis,” kata Iqbal.

Terkait akan diputuskan kenaikan upah minimum oleh Gubernur DKI Jakarta, Iqbal menyatakan, agar Jokowi dan Ahok tidak terburu-buru dan tersesat dalam memutuskan kenaikan upah minimum. Sebab, kebutuhan hidup layak (KHL) yang  telah diputuskan sepihak oleh unsur pemerintah dan pengusaha (tidak dihadiri unsur buruh dan unsur akademisi) sebesar Rp2.299.860 adalah cacat hukum. 

Menurut dia, KHL itu sepihak. Diputuskan dengan perhitungan "rata-rata" yang tidak ada metodologinya. Sementara yang diminta buruh adalah mengunakan ilmu statistik regresi sampai Desember 2014 yaitu KHL sebesar Rp2.767.320.

“Kenaikan upah minimum belum bisa diputuskan, bila KHL belum disetujui seluruh anggota Dewan Pengupahan. Jadi kalau upah minimum DKI akan diputuskan maka perhitungannya harus mengunakan KHL 2.767.260+inflasi+pertumbuhan ekonomi+produktivitas,” papar Iqbal.

Terkait rute mogok nasional esok hari adalah di kawasan industri dan sekitar pabrik. Dengan demikian rute mogok tidak menuju kantor pemerintah, Istana, atau DPR. Kecuali di daerah tersebut tidak ada kawasan industrinya. Di antaranya; kawasan Industri Pulogadung, Sunter, Cilincing, Marunda, Tanjung Priok, KBN Cakung, Ejip/Hyundai/deltasilicon/jababeka Cikarang, Purwakarta, MM2100 Cibitung, Daerah industri tambun Cibitung, daerah industri Jatake, Cikupa, Balaraja, Tangsel, KIIC Karawang, Surya Cipta Karawang, Indo Taisei, Sidoarjo, Waru, Pasuruan, Mojokerto, Gresik, daerah industri di Semarang, beberapa titik Jalur Pantura seperti  Subang, Indramayu, Pekalongan, Batang, Demak, dan Semarang, dan lainnya.

Aksi mogok nasional ini, lanjut dia,  berpotensi mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Untuk itu buruh  meminta maaf. Iqbal juga mengimbau agar masyarakat menghindari jalur aksi massa buruh tersebut untuk mencari jalur alternatifnya.

Tuntutan Mogok Nasional Buruh adalah:


  1. Naikan Upah minimum 50% secara nasional dan Rp 3,7 juta untuk DKI Jakarta. Angka ini dapat dinegosiasikan.
  2. Jalankan Jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014, bukan bertahap 2019.
  3. Hapuskan sistem Outsourcing, khususnya Outsourcing di BUMN, buruh memberi tengat waktu untuk Menteri BUMN sampai akhir bulan Oktober 2013 ini diangkat sebagai karyawan tetap atau dikontrak langsung oleh BUMN. Hal ini sejalan dengan 12 rekomendasi Panja DPR RI yang menyatakan tidak ada outsourcing (OS) BUMN yang dipecat. Bisa dipastikan OS PLN, OS Jamsostek, OS Pertamina, OS Jasamarga, OS Indoforma, OS Tlkom, OS imia Farma, dan lain-lain akan ikut terlibat pemogokan ini di seluruh Indonesia.
  4. Sahkan Ruu Pekerja Rumah tangga (RUU PRT)
  5. Kami dan gerakan sosial lainnya sepakat menolak UU ormas. Kita minta UU Ormas dicabut.

Silakan di Klik:
✽̶ M-STORE LengkapiKebutuhanAnda ♈̷̴✽̶⌣̊

Share this article :

Poskan Komentar