Minggu, 27 Oktober 2013

Home » » Politisi Golkar Sindir Pidato SBY Soal Demokrat Bukan Parpol Terkorup

Politisi Golkar Sindir Pidato SBY Soal Demokrat Bukan Parpol Terkorup

Mukhamad Misbakhun | TRIBUNNEWS.COM
Perlu juga menjadi perhatian bersama, pernyataan Presiden yang menyatakan partai lain lebih korup ini juga menunjukkan bahwa presiden SBY sepertinya ingin menjadikan partai lain sebagai target operasi


Mafaza-Online.Com | JAKARTA -  Presiden SBY dalam pidatonya di HUT Partai Demokrat kembali menegaskan komitmen dukungannya pada pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan.

Bahkan Presiden menegaskan Partai Demokrat yang dipimpin bukanlah partai paling korup karena ada partai lain yang lebih korup.

Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun mengatakan, sampai hari ini, belum pernah mendengar pidato Presiden SBY untuk memberikan dukungan kepada KPK guna segera menuntaskan kasus mega skandal korupsi Bailout Bank Century senilai Rp 6,7 Trliun tersebut.

"Sementara kasus Century sudah berjalan hampir 5 tahun terkatung-katung tanpa ada pihak pejabat negara yang dibawa ke sidang pengadilan tindak pidana korupsi," kata Misbakhun dalam keterangan persnya, Sabtu (26/10/2013).

Misbakhun mengatakan, kalau kembali putar file pidato Presiden SBY pada tanggal 4 Maret 2010 lalu di Istana, menanggapi hasil Pansus Hak Angket DPR tentang Bailout Bank Century yang memutuskan opsi C, yang mengatakan ada dugaan korupsi dan pelanggaran serta penyalagunaan wewenang oleh pejabat negara.

Presiden SBY justru menyatakan, Bailout tersebut tidak melanggar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Sementara KPK menetapkan kasus bailout bank Century sudah memasuki tahap penyidikan tentang adanya tindak pidana korupsi.

Menurutnya, perlu juga menjadi perhatian bersama, pernyataan Presiden yang menyatakan partai lain lebih korup ini juga menunjukkan bahwa presiden SBY sepertinya ingin menjadikan partai lain sebagai target operasi pemberantasan korupsi supaya kader partai lain lebih banyak kena kasus korupsi dibandingkan partai yang dipimpin sendiri oleh Presiden SBY.

"Ini sekaligus sebagai bukti pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini sudah tidak murni untuk menegakan hukum tapi sebagai upaya politik untuk mendeskreditkan partai lain supaya kadernya terjerat korupsi sehingga masuk daftar paling banyak dibanding partainya Presiden SBY," ucapnya.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, kalau itu yang terjadi, maka sangat jelas bisa dibaca kenapa ada kader partainya presiden SBY yang disebutkan oleh Yulianis menerima uang 200.000 dolar AS dalam persidangan korupsi Hambalang yang  disidik KPK tetapi sampai saat ini tidak pernah dipanggil sekalipun oleh KPK untuk diminta keterangan.

"Sedangkan Presiden SBY pun diam saja tanpa membuat pidato dukungan penuntasan kasus tersebut," tuturnya.(tribunnews.com)


Silakan di Klik:
✽̶ M-STORE LengkapiKebutuhanAnda♈̷̴✽̶⌣̊

Share this article :

Posting Komentar