Sabtu, 20 Juli 2013

Home » » Jangan Gegabah Memberi Sanksi FPI

Jangan Gegabah Memberi Sanksi FPI

Aparat Memadamkan Mobil FPI yang dibakar (istimewa)
Kami sesalkan peristiwa ini, tapi kami berharap ada kegigihan dari aparat untuk berantas penyakit masyarakat ini

MafazaOnline|JAKARTA-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, bentrok yang terjadi di Sukarejo, Kendal, Jawa Tengah, bukan semata-mata kesalahan Front Pembela Islam (FPI). Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar mengatakan, ada kesalahan aparat kepolisian yang membiarkan praktik judi dan prostitusi di bulan Ramadan.

"Ini sudah ada togel, ada prostitusi, bulan Ramadan polisi ke mana? Kan susah ini bicaranya. Ada kelompok masyarakat tidak suka kegiatan itu berlangsung di bulan Ramadan. Jadi, jangan lihat hanya kejadiannya, tapi lihat juga latar belakangnya," ujar Hasrul saat dihubungi tribunnews.com, Jumat (19/7/2013).

Hasrul mempertanyakan lalainya polisi dalam mengawasi segala penyakit masyarakat yang ada. "Ini sebenarnya polisi tidak tahu atau justru membiarkan?" ujar anggota Komisi VIII ini.

Saat polisi tidak ada di tengah masyarakat, kata Hasrul, sekelompok orang berpikiran untuk melakukan "jihad" saat bulan puasa. Akhirnya, tindakan main hakim sendiri terjadi di Sukarejo.

"Kami sesalkan peristiwa ini, tapi kami berharap ada kegigihan dari aparat untuk berantas penyakit masyarakat ini," katanya.

Saat ditanya soal apakah FPI perlu mendapatkan sanksi akibat ulah main hakim sendiri, Hasrul mengatakan, hal ini dikembalikan lagi ke aparat penegak hukum dan Kementerian Dalam Negeri. Meski sudah ada Undang-Undang Ormas yang baru saja disahkan, ia mengingatkan agar aparat tidak gegabah memberikan sanksi kepada FPI.

"Dengar dululah kasus ini dengan tuntas, dilakukan pengusutan yang mendalam. Yang terpenting, pengusutan tidak hanya menyangkut peristiwa yang terjadi, tapi bagaimana latar belakangnya," kata Hasrul.

Ruhut Minta FPI DIbubarkan

Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Muchsin Alatas mengatakan, organisasinya siap membubarkan diri jika institusi lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersih. Hal ini menjawab desakan agar FPI dibubarkan setelah terjadi bentrok di Sukorejo, Jawa Tengah, yang menyebabkan satu orang tewas.

"FPI itu tidak perlu dibubarkan tapi akan bubar sendiri selama undang-undang itu ditegakkan dan DPR berhenti untuk korupsi," ujar Muchsin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2013).

Muchsin menuding penyakit masyarakat seperti prostitusi yang terjadi di lapangan sebenarnya juga terjadi akibat kelakuan DPR yang korup, sehingga Muchsin kembali menuntut agar DPR yang lebih pantas dibubarkan daripada FPI.

"Yang duluan untuk dibubarkan itu harus DPR karena sudah sengsarakan rakyat. Mereka itulah yang buat rakyat berjudi," ucap Muchsin.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul meminta aparat penegak hukum dan pemerintah tidak ragu membubarkan FPI.  Pasalnya, FPI telah berulang kali bertindak sesuka hati dan tak jarang tindakannya itu berujung dengan aksi anarkistis.

Selain itu, politisi Partai Demokrat ini mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bertindak lebih tegas dengan cara membubarkan FPI.

"Polisi tidak perlu lagi sungkan, yang terlibat perlu dihukum seberat-beratnya. Mendagri juga sebagai pembina politik harus tegas, kalau (FPI) berlaku seperti ini harus dibubarkan. Jangan ragu-ragulah, kita negara hukum," kata Ruhut.




Share this article :

Poskan Komentar