"Selama ini kami juga sudah melakukan penertiban untuk tempat karaoke yang tidak memiliki izin," kata Nangrang dalam acara diskusi 'Perlukah Perda Karaoke?' di Cibinong. Demikian dikutip dari Antara, Senin (22/4).
Menurut dia, persoalan itu perlu dibahas karena Kabupaten Bogor sudah masuk menjadi perkotaan, dan karaoke merupakan kebutuhan masyarakat. Sarana hiburan demikian, tegasnya, tidaklah salah asal tak ada maksiat di dalamnya.
Bila tempat karaoke itu melanggar aturan yang dituliskan dalam Perda tersebut, masih kata Nangrang, maka kami siap untuk mengambil tindakan untuk menutup tempat karaoke tersebut. “Satpol PP sendiri siap untuk mengawasi tempat-tempat karaoke agar tidak dijadikan tempat asusila dan juga sarang narkoba," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Rahmat Sujana menyatakan, salah satu poin Perda Kepariwisataan 2013 mencantumkan perlunya arena bernyanyi, sebagai salah satu jenis usaha rekreasi dan hiburan mesti memperhatikan kearifan lokal.
"Karena itu, bila ada arena bernyanyi yang melanggar peraturan tersebut maka kita akan mengambil tindakan tegas dengan menutup arena bernyanyi tersebut," katanya.
Sekadar diketahui, Perda Kepariwisataan Kabupaten Bogor 2013 terganjal pengesahannya. Pengunduran itu karena pada pasal 12 ayat 4a tentang legalisasi karaoke dan panti pijat menjadi pertentangan pada sidang paripurna DPRD pada Kamis (4/4) lalu.
Atas kondisi itu muncul berbagai pendapat pro dan kontra, yang tidak hanya di kalangan anggota DPRD, namun juga masyarakat, kalangan intelektual, dan tokoh agama. (merdeka.com)
Kesabaran Rakyat Gaza, Teladan Pembinaan Karakter Siswa
Posting Komentar