Berikut ini daftar RUU yang masuk sebagai Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013:
1. RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara
2. RUU tentang Aparatur Sipil Negara
3. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
4. RUU tentang Mahkamah Agung
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
6. RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (judul dalam Prolegnas: Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar).
7. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
8. RUU tentang Jalan
9. RUU tentang Perdagangan
10. RUU tentang Perindustrian
11. RUU tentang Keantariksaan
12. RUU tentang Jaminan Produk Halal
13. RUU tentang Tenaga Kesehatan
14. RUU tentang Pendidikan Kedokteran
15. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Dibintangi di Paripurna DPR, Kamis, 13 Desember 2012)
17. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
18. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
19. RUU tentang Organisasi Masyarakat
20. RUU tentang Keamanan Nasional
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
22. RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
23. RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan
24. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
25. RUU tentang Perjanjian Internasional
26. RUU tentang Pemerintahan Daerah
27. RUU tentang Desa
28. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
29. RUU tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat, berubah judul menjadi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
31. RUU tentang Lambang Palang Merah, berubah menjadi RUU tentang Kepalangmerahan
32. RUU tentang Keperawatan
33. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji
34. RUU tentang Pertanahan
35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
36. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
37. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan
38. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
39. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
40. RUU tentang Kesetaraan Gender
41. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
42. RUU tentang Kesehatan Jiwa
43. RUU tentang Kebudayaan
44. RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional
45. RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus
46. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
47. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
48. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
49. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
50. RUU tentang Keinsinyuran
51. RUU tentang Advokat
52. RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat
53. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
54. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
55. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
56. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
57. RUU tentang Administrasi Pemerintahan
58. RUU tentang Rahasia Negara
59. RUU tentang Pertembakauan (Dibintangi di Paripurna DPR, Kamis, 13 Desember 2012).
60. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
61. RUU tentang Konservasi Tanah dan Air
62. RUU tentang Kelautan
63. RUU tentang Pengaturan Minuman Beralkohol
64. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
65. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
66. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
67. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
68. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
69. RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesuksesan
70. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Daftar Kumulatif Terbuka
1. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2. RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang
5. RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.
sumber : www.jurnalparlemen.com
Nasi Jagung Manglie: Solusi untuk Penderita Diabetes
Posting Komentar