MafazaOnline-JAKARTA-“Saya, Rizal Ramli, insya Allah berani,” ujar mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, mantap.
Nada kalimat itu datar-datar saja. Tidak ada intonasi yang meledak-ledak yang khas pada retorika seorang orator. Tapi Rizal Ramli mengucapkannya dengan nada pasti. Wajahnya amat serius. Matanya memandang ke depan dengan tegas. Dan, jawaban pendek itu pun segera disambut dengan tepuk tangan meriah dari sekitar 200an buruh/pekerja yang sore itu hadir di aula Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI).
Nada kalimat itu datar-datar saja. Tidak ada intonasi yang meledak-ledak yang khas pada retorika seorang orator. Tapi Rizal Ramli mengucapkannya dengan nada pasti. Wajahnya amat serius. Matanya memandang ke depan dengan tegas. Dan, jawaban pendek itu pun segera disambut dengan tepuk tangan meriah dari sekitar 200an buruh/pekerja yang sore itu hadir di aula Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI).
Rizal tengah menjawab pertanyan Indra Munaswar, peserta Seminar Kebangsaan bertema Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat di Jakarta, Kamis (31/1). Seminar diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Indra bertanya, apakah Rizal Ramli berani menentang dominasi asing, dan menjadikan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah ruah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Maklum, sebelumnya Rizal yang juga Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) itu banyak memaparkan betapa dahsyatnya penguasaan asing atas SDA Indonesia. Lewat sekitar 20 UU yang dipesan dan dibiayai asing, praktis migas, batu bara, emas dan berbagai hasil kekayaan alam kita dikuasai oleh asing. Penjarahan kekayaan alam selama berpuluh tahun itu dimungkinkan karena pemerintah menganut faham neolib yang lebih suka menyenangkan para majikan asingnya, kendati harus menyengsarakan rakayatnya sendiri.
Untuk memastikan rakyat Indonesis sejahtera, Rizal juga menyatakan akan mengamandemen UUD 1945 lagi, dengan tambahan utama kalimat “dimiliki oleh rakyat Indonesia” pada pasal 33. Kalimat inilah yang kelak benar-benar menjamin SDA Indonesia sepenuhnya dimiliki dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Tampil dengan kemeja putih lengan panjang plus dasi dan celana biru gelap, seperti biasa, Rizal Ramli memukau audiensnya. Peserta seminar tampak antusias. Mereka bahkan berkali-kali memberikan tepuk tangan panjang, juga celetukan-celetukan segar. Panitia agaknya sengaja memasang dia di sesi ‘mati kutu’, pukul 16.00 WIB. Tanpa kemampuan dan substansi materi yang memadai, sudah bisa dipastikan si pembicara akan ‘ditinggal’ peserta seminar untuk asyik dengan urusan dan kesibukannya masing-masing.
Tentu saja, sesuai dengan tema seminar, mantan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut juga bicara soal jaminan sosial. Pada titik ini, Rizal Ramli bukan cuma fasih berkata-kata. Dia selama ini sudah terbukti mendukung penuh perjuangan kaum buruh-pekerja untuk memperoleh jaminan sosial. Dia terlibat aktif dalam perjuangan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan pembentukan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).
“Bung Rizal bahkan turun langsung dalam demonstrasi-demonstrasi di jalanan bersama kaum buruh dan pekerja untuk memperjuangkan diberlakukannya UU SJSN dan pembentukan BPJS,” ujar Indra yang juga Koordinator BPJS Watch. Ketika RUU SJSN masih terkatung-katung dalam pembahasan di DPR, Indra adalah anggota Presedium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang terus mendesak RUU SJSN segera disahkan menjadi UU.
Menurut Rizal Ramli, sebetulnya tidak ada alasan pemerintah tidak mampu menanggung jaminan sosial bagi buruh/pekerja dan seluruh rakyat Indonesia. Dalih pemerintah tidak punya uang, adalah kebohongan luar biasa. Dalam hitung-hitungannya, total dana yang diperlukan untuk ini hanya sekitar Rp10 triliun-Rp 15 triliun. Jumlah ini sangat tidak berarti dibandingkan dengan total anggaran yang mencapai Rp1.600 triliun.
“Pemerintah ini kalau untuk kepentingan rakyatnya sendiri yang golongan menengah-bawah selalu saja banyak dalih. Tidak punya anggaran lah, subsidi mendistorsi ekonomi lah, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi internasional, dan lain-lain. Tapi kalau untuk bankir-bankir kaya, pemerintah tidak ragu-ragu menggelontorkan subsidi sebesar Rp40 triliun-Rp60 triliun tiap tahun dalam bentuk pembayaran bunga obligasi rekap perbankan atau apa pun namanya setelah berkali-kali diganti. Ini benar-benar suatu ketidakadilan yang luar biasa. Ini harus segera dihentikan,” paparnya dari atas mimbar yang disambut tepuk tangan meriah peserta seminar.
Bagi Rizal Ramli, sejatinya tidak sulit mensejahterakan rakyat Indonesia. Pemerintah harus berani berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi rakyat. Tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa kualitas SDM yang memadai. Sayangnya selama ini pemerintah memandang hal itu sebagai cost yang memberatkan APBN.
“Dengan visi dan program yang jelas serta tepat, dibantu SDM yang berkualitas, insya Allah Indonesia bisa tumbuh di atas 10% dalam jangka waktu minimal 10 tahun. Dengan demikian, baru rakyat Indonesia bisa sejahtera. Tapi semua itu memerlukan leadership seorang pemimpin yang berkarakter, kredibel, berintegritas, dan amanah,” ujarnya.
Posting Komentar