Profil Singkat MOHAMAD SOHIBUL IMAN

Sejak tahun 2009 menjadi anggota Fraksi PKS DPR RI dari daerah pemilihan DKI 2 (Jakpus, Jaksel, LN). Saat pertama menjadi legislator dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi XI. Setahun kemudian hingga saat ini diamanahi menjadi Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Ekuintek (Ekonomi, Keuangan, Idustri, dan Teknologi) dan menjadi anggota BAKN DPR RI (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara).



Sohibul Iman hingga kini sudah berkiprah di 3 komisi yaitu Komisi XI, VII, dan VI. Tentu saja selama 3 tahun ini juga berkiprah di beberapa Panja dan Pansus, baik terkait legislasi maupun pengawasan. Selain itu di MPR RI juga diamanahi sebagai anggota Tim Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan (35 orang) dan Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan (45 orang).

Sebelum menjadi legislator beliau sudah berpengalaman dalam beragam profesi dengan spesialisasi dalam bidang Kebijakan Teknologi dan Industri (aspek makro) dan Manajemen Inovasi dan Pengetahuan (aspek mikro). Lama bekerja pada lembaga teknologi pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan konsultan. Selama tugasnya sebagai PNS di Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) banyak menangani proyek-proyek penelitian terutama terkait kebijakan teknologi dan industri, selain juga terlibat pada program-program reformasi, restrukturisasi, dan revitalisasi lembaga-lembaga ini.

Di dunia akademik, selain berpengalaman sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, juga pernah menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina, Jakarta. Juga sebagai konsultan hak paten di Amroos Law Consultant telah banyak menangani drafting, penelusuran, dan aplikasi hak paten dari berbagai perusahaan dalam dan luar negeri.

Aktifitas organisasi dijalani sejak SD, SMP, dan SMA (Pramuka dan OSIS), kemudian dilanjutkan di perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar kampus. Meskipun sempat kuliah di IPB sampai tingkat 2 tapi seluruh pendidikan tinggi (S1-S3) diselesaikan di Jepang. Semua aktifitas organisasi yang dijalani hingga kini selalu dilandasi motif kuat untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan bingkai Keagamaan (Keislaman) yang dipadukan dengan konteks Kekinian (Kemodernan) dan Kedisinian (Keindonesiaan).

Tercatat beberapa organisasi telah dibidani dan/atau dikelola, seperti ISTECS (Institute for Science and Technology Studies), YPNF (Yayasan Pendidikan Nurul Fikri), Program Pembinaan SDM Strategis Nurul Fikri, HSF (Hokuriku Scientific Forum), MITI (Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia), YIT (Yayasan Inovasi Teknologi), dan lain-lain. Selain itu juga terlibat dalam organisasi-organisasi profesi, seperti ISSS (International Society for System Sciences), JSSPRM (Japan Society for Science Policy and Research Management), IEEE (Institute of Electric and Electronics Engineers), dan lain-lain.

Ketika terjadi reformasi tahun 1998 bergabung dengan PK (Partai Keadilan) dan diamanahi sebagai Ketua Departemen IPTEK-LH DPP PK. Selanjutnya sejak tahun 2005 hingga 2010 diamanahi sebagai Ketua DPP PKS bidang Ekuintek (Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi). Atas kepercayaan yg diberikan masyarakat pada Pemilu legislatif tahun 2009 terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI 2.

A.     Pengalaman Kerja

2009 – sekarang     : Anggota DPR RI

2007 – 2009          : PT. EdWar Technology, Konsultan

2005 – 2007          : Universitas Paramadina, Rektor

1998 – 2005          : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Peneliti

1996 – 1998          : Amroos Law Consultant, Konsultan

1994 – 1996          : Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal),Peneliti

1992 – 1994          : Radio Jepang NHK, Penyiar

B.     Kegiatan Sosial

Yayasan Inovasi Teknologi (YIT)

2007 – sekarang           : Ketua Dewan Pengurus

Yayasan Pendidikan NURUL FIKRI (YPNF)

2007 – sekarang           : Dewan Pembina

2005 – 2007                : Ketua Dewan Pengurus

1994 – 2000                : Ketua Litbang

                                                                                                                           

Program Pembinaan SDM Strategis, Yayasan Bina Nurul Fikri

2002 – sekarang           : Dewan Penasehat

Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI)

2000 – sekarang           : Pendiri dan Dewan Penasehat



Institute for Science and Technology Studies (ISTECS)

2000 – sekarang           : Dewan Penasehat

1996 – 2000                : Pendiri dan Sekretaris Umum



C.     Latar Belakang Pendidikan      

2004                      : Ph.D. dari Graduate School of Knowledge Science,Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)



1994                      : Master of Engineering dari Takushoku University, Tokyo

1992                      : Bachelor of Engineering dari Waseda University, Tokyo

1987 – 1988               : Kursus Bahasa Jepang di Center for Foreign Language Studies,Takushoku University, Tokyo

 



Catatan:

-         Semua jenjang pendidikan di Jepang tsb di atas merupakan program beasiswa

-         Sebelum menempuh pendidikan di Jepang sempat kuliah di IPB sampai Tingkat 2 dan kursus dasar bahasa Jepang di Jakarta selama 6 bulan





D.    Data Pribadi

Tmpt/tgl Lahir         : Tasikmalaya, 5 Oktober 1965

Istri                  : Uswindraningsih Titus (lulusan Niigata University, Japan)

Jumlah Anak            : 3 putra dan 2 putri

Mengembalikan Citra dan Martabat DPR
   
Tantangan terbesar DPR saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat yg dari hari ke hari semakin memburuk (public distrust). Ini disebabkan sebagian besarnya oleh citra DPR itu sendiri yg semakin memprihatinkan. Karena itu tugas terpenting seluruh anggota DPR, terutama pimpinan saat ini adalah mengembalikan citra dan martabat DPR sehingga kepercayaan masyarakat pun dapat diraih kembali.

Setidaknya ada 4 hal yg secara kolektif harus dilakukan pimpinan DPR:

1.      Menegakkan kode etik (code of conduct) DPR secara lebih ketat dan disiplin. Dengan penerapan kode etik seperti ini diharapkan masyarakat dapat melihat kesungguhan DPR dalam menegakkan moral anggotanya sehingga DPR dapat diharapkan masyarakat sebagai pilar penegak moral berbangsa dan bernegara.

2.      Meningkatkan transparansi proses-proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPR agar seluruh proses dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat (public accountability) sehingga diharapkan masyarakat dapat menilai kesungguhan DPR bekerja demi kepentingan bangsa dan Negara, bukan pribadi dan golongan.

3.      Meningkatkan produktifitas legislasi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa saat ini jumlah UU yg diselesaikan DPR jauh dari yg direncanakan di awal masa bakti 2009-2014, demikian juga dari UU yg dihasilkan ternyata beberapa diantaranya digugat ke MK (judicial review). Ini memberi kesan lembaga legislatif dan para legislator justru kurang serius menjalankan fungsi legislasi dg baik.

4.      Memperbaiki sistem akses masyarakat terhadap seluruh produk yg dihasilkan DPR sehingga masyarakat dapat semakin mudah mengetahui apa saja yg sudah dilakukan DPR. Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat menilai kinerja DPR secara langsung (sumber primer) bukan melalui perantara (sumber sekunder)

Nasi Jagung Manglie: Solusi untuk Penderita Diabetes