MERDEKA.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji
pemberian sanksi terhadap penerima gratifikasi seks. Pengkajian gratifikasi
seks itu merujuk pada konvensi internasional yakni United Nations Convention
Against Corruption (UNCAC).
Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja menyatakan pembahasan sanksi para pelaku gratifikasi seks ini sangat menarik. Apalagi jika hal itu dapat dijadikan ukuran rupiah. Sebab, selama ini dalam undang-undang yang ada, kebanyakan peraturan mengenai sanksi gratifikasi terdapat batasan-batasan nominal rupiah. Untuk itu, aturan-aturan tersebut masih harus disempurnakan.
"Yang diatur itu ada batasan-batasan rupiahnya. Kalau bisa dijadikan ukuran rupiah, itu menarik. Sayangnya aturan kita masih seperti itu. merujuk pada UNCAC memang masih harus disempurnakan. Beberapa instansi ragu apakah itu termasuk gratifikasi," ujar Adnan dalam keterangan persnya tentang pengumuman Penghargaan Apresiasi Pelapor Gratifikasi 2012, di KPK, Selasa (8/1).
Meski demikian, Adnan mengatakan hingga saat ini KPK belum ada laporan penerimaan gratifikasi seks ke lembaganya. "Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono mengatakan tidak menutup kemungkinan ada gratifikasi seks. Menurutnya, dalam UU menyatakan yang tergolong gratifikasi tidak harus uang tunai tapi bisa berupa diskon dan kesenangan. Hal itu lah yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan penerimaan gratifikasi seks.
"Ada kemungkinan. UU kita mengatakan tidak harus uang tunai tapi bisa berupa diskon dan berupa kesenangan. Memang pembuktiannya tidak harus lapor tapi ini jatuhnya ke case building karena itu harus dibuktikan," ujarnya.
Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja menyatakan pembahasan sanksi para pelaku gratifikasi seks ini sangat menarik. Apalagi jika hal itu dapat dijadikan ukuran rupiah. Sebab, selama ini dalam undang-undang yang ada, kebanyakan peraturan mengenai sanksi gratifikasi terdapat batasan-batasan nominal rupiah. Untuk itu, aturan-aturan tersebut masih harus disempurnakan.
"Yang diatur itu ada batasan-batasan rupiahnya. Kalau bisa dijadikan ukuran rupiah, itu menarik. Sayangnya aturan kita masih seperti itu. merujuk pada UNCAC memang masih harus disempurnakan. Beberapa instansi ragu apakah itu termasuk gratifikasi," ujar Adnan dalam keterangan persnya tentang pengumuman Penghargaan Apresiasi Pelapor Gratifikasi 2012, di KPK, Selasa (8/1).
Meski demikian, Adnan mengatakan hingga saat ini KPK belum ada laporan penerimaan gratifikasi seks ke lembaganya. "Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono mengatakan tidak menutup kemungkinan ada gratifikasi seks. Menurutnya, dalam UU menyatakan yang tergolong gratifikasi tidak harus uang tunai tapi bisa berupa diskon dan kesenangan. Hal itu lah yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan penerimaan gratifikasi seks.
"Ada kemungkinan. UU kita mengatakan tidak harus uang tunai tapi bisa berupa diskon dan berupa kesenangan. Memang pembuktiannya tidak harus lapor tapi ini jatuhnya ke case building karena itu harus dibuktikan," ujarnya.
Sumber: Merdeka.com
===================================================================
Bagi Ukhti muslimah yang ingin
tampil cantik nan shalihat, segera beralih ke pengobatan Herbal non alkohol.
Tersedia: Aliya Natural Anti Acne dan Aliya Natural Regenerating Harga: Rp
40.000,- (Plus Ongkos kirim) Hub: Winwin (0293)5540586
NASI Jagung Manglie Harga @Rp 10.000
disc 30% bagi agen atau pembelian 1 karton (48 dus) Harga Belum Termasuk Ongkos
Kirim Bagi Anda yang berminat silakan hubungi kami: 085717238073 (Muhammad Nur)
Kami juga melayani Terapi, konsultasi kesehatan, ruqyah dan keharmonisan
rumahtangga (permasalahan pria). Silakan di Klik:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posting Komentar